Kebijakan Antikorupsi dan Keberlanjutan Perusahaan, Adakah Hubungannya?

Di Indonesia, korupsi telah dikenal luas sebagai penyakit yang sudah mewabah. Bahkan, ada yang menganggapnya telah membudaya. Tak heran karena korupsi di Indonesia sudah merembes masuk ke segala lingkup dan aspek kehidupan, termasuk di level korporasi. Perusahaan atau korporasi tak luput dari ancaman korupsi. Maka, hal wajar bila perusahaan memiliki kebijakan antikorupsi.

Kebijakan antikorupsi dan keberlanjutan perusahaan memiliki hubungan yang erat. Tanpa kebijakan ini, keberlanjutan perusahaan akan menemui tantangan lebih besar untuk terwujud.

Laporan keberlanjutan pun mensyaratkan kebijakan antikorupsi di dalamnya. Kebijakan ini yang dikeluarkan perusahaan mencakup antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), kecurangan (fraud), suap dan/atau gratifikasi pada perusahaan. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan terhadap segala praktik korupsi, baik memberi atau menerima dari pihak lain.

Penyusunan Kebijakan Antikorupsi

Penyusunan kebijakan antikorupsi bisa mencantumkan jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi. Hal ini termasuk:

  • Laporkan jumlah total dan persentase operasi yang dinilai untuk risiko terkait dengan korupsi.
  • Adukan risiko yang signifikan terkait dengan korupsi yang diidentifikasi melalui asesmen risiko.

Kebijakan ini tak akan terwujud tanpa adanya komunikasi dan pelatihan. Maka, dalam penyusunan laporan keberlanjutan juga perlu mencantumkan komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur antikorupsi.

Selain itu, laporan keberlanjutan juga mungkin saja menjabarkan insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil, seperti melaporkan beberapa hal di bawah ini:

  • Jumlah total dan sifat insiden korupsi yang terbukti.
  • Total insiden terbukti di mana karyawan dikenakan pemutusan hubungan kerja atau sanksi disiplin karena korupsi.
  • Yang terbukti saat kontrak dengan mitra bisnis yang diakhiri atau tidak diperpanjang karena pelanggaran terkait korupsi.
  • Kasus hukum publik terkait korupsi yang diajukan terhadap organisasi atau karyawannya selama periode pelaporan dan hasil dari kasus tersebut.

Penyusunan laporan keberlanjutan juga perlu memerinci komitmen untuk menjalankan praktik bisnis yang bersih dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Segala bentuk kecurangan (fraud) akan ditindak tegas. 

Kebijakan antikorupsi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan bertujuan untuk memastikan agar kegiatan usaha perusahaan dilakukan sesuai dengan koridor hukum. Kebijakan ini tidak dapat dipisahkan dengan Kode Etik perusahaan dan juga tidak terlepas dari sikap dasar dan nilai budaya perusahaan.

 

Contact Us

Instagram dmccomm_id

Website dmc-indonesia.com