Jangan Asal, Penyusunan Annual Report Harus Ikuti Aturan OJK

Perusahaan atau organisasi yang hendak menyusun laporan tahunan (annual report) terikat dengan sejumlah aturan atau regulasi. Terutama yang hendak berpartisipasi dalam Annual Report Award (ARA). Salah satu regulasi yang menjadi rujukan dalam penyusunan annual report adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). 

POJK terkait annual report senantiasa mengalami pembaruan atau memiliki turunan aturan yang lebih spesifik. Penyusunan annual report bisa merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. 

Aturan tersebut memuat berbagai ketentuan annual report, seperti penyusunan, bentuk, da nisi laporan. Pada pasal 3 ayat 1 aturan tersebut, contohnya, menyatakan laporan tahunan harus dicetak dan dijilid. Lalu, pasal 3 ayat 2 menyatakan, laporan tahunan harus dapat diperbanyak dalam bentuk salinan dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.

Penjabaran POJK

POJK bisa diperinci lagi pada turunan aturannya. Turunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /POJK.04/2016. Misalnya, terdapat pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang kebijakan stimulus dan relaksasi ketentuan terkait emiten atau perusahaan publik dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat pandemi.

Surat Edaran ini memerinci lagi aturan yang sudah tercantum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /POJK.04/2016. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021, contohnya, tertera bahwa laporan tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.

Selain itu, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 juga memuat ketentuan yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi, baik nasional maupun global. Salah satunya adalah OJK memperpanjang relaksasi jangka waktu berlakunya laporan keuangan (lapkeu) emiten atau perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk dokumen aksi korporasi yang diajukan emiten, dari sebelumnya paling lambat enam bulan menjadi delapan bulan.

OJK juga memberikan relaksasi soal perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala. Ketentuan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik diperpanjang selama dua bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Ketentuan lengkap Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 dapat diunduh di https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Bentuk-dan-Isi-Laporan-Tahunan–Emiten-atau-Perusahaan-Publik/SEOJK%20-%2016%20-%202021.pdf

Jadi, penyusunan annual report yang baik harus mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan tersebut pun kerap berubah seiring perkembangan berbagai faktor yang mempengaruhi perusahaan atau organisasi.

Contact Us

Instagram dmccomm_id

Website dmc-indonesia.com