Bagaimana Menyusun Tata Kelola Keberlanjutan Perusahaan dengan baik?

Tata kelola keberlanjutan perusahaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam laporan keberlanjutan. Sayangnya, bagian ini sering terabaikan dalam laporan berkelanjutan. Lantas, bagaimana menyusun tata kelola perusahaan dengan baik?

 

Pada dasarnya, tata kelola yang baik sudah sepantasnya tak berlangsung sesaat, namun berkesinambungan demi keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Jadi, penyusunan tata kelola keberlanjutan memberikan gambaran keseluruhan mengenai hal-hal sebagai berikut:

  • Struktur tata kelola dan komposisinya
  • Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai, strategi organisasi, manajemen risiko, pelaporan keberlanjutan, mengevaluasi kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial
  • Kompetensi dan evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi
  • Remunerasi dan insentif

Informasi Tata Kelola Keberlanjutan Perusahaan

Masing-masing poin di atas dapat dijabarkan lebih detil. Pada struktur dan komposisi tata kelola keberlanjutan perusahaan, misalnya, dapat memuat informasi mengenai:

  • Struktur tata kelola organisasi, termasuk komite-komite badan tata kelola tertinggi. Identifikasi komite yang bertanggung jawab dalam pembuatan keputusan terkait dengan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial.
  • Apakah organisasi telah menetapkan jabatan atau jabatan-jabatan di tingkat eksekutif dengan tanggung jawab untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial, dan apakah pemegang jabatan melapor langsung kepada badan tata kelola tertinggi.
  • Proses konsultasi antara pemangku kepentingan dan badan tata kelola tertinggi tentang topik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Jika proses konsultasi didelegasikan, jelaskan kepada siapa dan masukan-masukan mana yang diproses kepada badan tata kelola tertinggi.
  • Proses pelimpahan otoritas untuk topik ekonomi, lingkungan dan sosial dari badan tata kelola tertinggi kepada eksekutif senior dan karyawan lainnya.
  • Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komite-komitenya menurut:

– Eksekutif atau non-eksekutif

– Independensi

– Masa jabatan di badan tata kelola

– Jumlah posisi dan komitmen lain yang signifikan dari setiap individu dan sifat komitmen 

  tersebut

– Gender

– Keanggotaan kelompok sosial yang kurang terwakili

– Kompetensi bagi yang berkaitan dengan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial

– Perwakilan pemangku kepentingan

 

Perusahaan juga bisa memasukkan perangkat hukum yang terkait tata kelola, seperti UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola perusahaan, dan organ utama perusahaan, yakni

  1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
  2. Dewan Komisaris
  3. Direksi

 

Tambah pula, perusahaan juga bisa menjabarkan fungsi unit kerja lain dan berbagai upaya terkait tata kelola keberlanjutan di dalam laporan keberlanjutannya.

 

Contact Us

Instagram @dmccomm_id

Website dmc-indonesia.com